Sidoarjo, Ankasapost.id-Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (“ UU Bea Meterai ”) pada tanggal 26 Oktober 2020, dan telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Dengan berlakunya UU Bea Meterai maka Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pemerintah berharap UU Bea Meterai dapat meningkatkan efisiensi, kemanfaatan, dan kepastian hukum terkait dengan penggunaan meterai. Selain itu pemerintah juga memasukkan dokumen elektronik sebagai meterai dengan tujuan mengoptimalkan objek penerimaan negara. (20/07)
Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan tersebut, Indah Kurnia melakukan Sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi digelar di Aula kantor Rumah Aspirasi Indah Kurnia Jalan Taman Asri Utara Waru Sidoarjo pada Rabu (20/7), sekira pukul 13.00. Pada kesempatan tersebut hadir para pengurus yayasan sosial dan masyarakat dari daerah Sidoarjo dan Surabaya.
Dalam paparannya Indah menyampaikan bahwa aturan ini penting untuk diketahui masyarakat luas. Sebab materai merupakan produk yang banyak dipakai orang. “Bila dulu tarif materai ada dua, yaitu 3000 dan 6000. Maka dengan adanya aturan baru ini tarif materai yang berlaku hanya satu tarif yaitu 10000”, jelasnya.
Perubahan yang penting ketika UU Bea Meterai berlaku salah satunya adalah dimana dokumen elektronik juga termasuk sebagai dokumen yang dapat dikenakan bea meterai. Kemudian batas nominal untuk dokumen yang menyatakan uang yang menyebutkan penerimaan uang atau pengakuan utang atau pelunasan utang diubah menjadi sebesar Rp 5.000.000,-. Berdasarkan UU Bea Meterai objek bea meterai yang dikenakan mengenai tarif bea meterai adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menjelaskan suatu kejadian perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.(Bd/Hr)
