Jakarta, AnkasaPost.id-Ditengah terik matahari sekitar pukul 13:00 WIB puluhan massa dari LSM “MIGRAN WATCH” mendatangi Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) Jl Ir H Juanda Jakarta Pusat tepatnya di sisi seberang Istana Negara . Dalam orasinya mereka menyatakan sikap melawan kartelisasi Sistem Penempatan Satu Kanal ( SPSK ) Arab Saudi yang dianggap merugikan Pekerja Migrain Indonesia ( PMI ).
Sebagaimana isi pers rilis yang ditanda tangani oleh DPP MIGRANT WATCH Aznil Tan, ST selaku Ketum dan Ir Irwan Nulhalim selaku Sekretaris Eksekutif mencantumkan 4 tuntutan yaitu;
1. Cabut Kepmenaker No 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksanaan dan perlindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi melalui sistem SPSK karena mengandung unsur Kartel atau monopoli dan dikategorikan sebagai kebijakan Cacat Hukum
2. Usut dan Tangkap Pejabat dan Pengusaha yang terindikasi dan diduga bersekongkol melahirkan Kepmenaker dan atau menghidupkan kembali Kepmenaker No.291 Tahun 2018 dalam upaya mengkartelisasi dan memonopoli usaha Penempatan PMI ke Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dilarang dalam UU no.5 Tahun 1999.
3. Meminta Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan kebijakan pencabutan moratorium yang menghentikan dan melarang penempatan PMI pada pengguna perseorangan di 19 negara di kawasan Timur Tengah. Hal ini demi kemanusiaan dan kesempatan rakyat kecil mendapat pekerjaan sebagaimana dijamin oleh Konstitusi UUD 45 Pasal 27 ayat 2
4. Bentuk sistem SPSK baru yang terbuka buat semua pelaku usaha ( P3MI ) secara adil, terdata dan profesional serta tidak menghambat atau mempersulit kesempatan masyarakat untuk berangkat bekerja ke luar negeri.
Di akhir rilisnya mereka berharap agar Presiden Jokowi untuk menyelesaikan carut marut nya dunia PMI, demi kesempatan rakyat mendapatkan pekerjaan, demi bonus demografi yang didapat Indonesia, dan demi membasmi permainan kotor menghisap darah PMI.
Orasi yang disampaikan dari Mobil Komando Demo menghadap ke arah istana negara, peserta demo menghadap ke arah pintu masuk Kantor KPPU Jl Juanda Jakarta Pusat ini mungkin mereka maksudkan agar aspirasi mereka terdengar bukan hanya bagi pejabat KPPU tapi juga bagi Presiden Republik Indonesia.
Puluhan petugas Kepolisian bersiaga di tempat menjaga keamanan demo dan kelancaran arus lalu lintas yang cukup padat di siang hari.