Mojokerto,AnkasaPost.Id-26 Agustus 2025 Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al Barra Lc., M.Hum., atau yang akrab disapa Gus Barra, menegaskan pentingnya peran camat dalam mengawasi sekaligus membina pengelolaan dana bantuan desa. Hal itu disampaikan saat audiensi bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) di Ruang SBK Pemkab Mojokerto, Senin (25/8).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra menyoroti masih lemahnya peran camat dalam pengawasan. Menurutnya, banyak laporan terkait penyalahgunaan dana desa yang langsung diterima bupati tanpa melalui mekanisme kontrol di tingkat kecamatan.
“Camat itu tugasnya membimbing dan mendidik desa. Jangan sampai laporan masuk langsung ke Bupati tanpa ada peran camat. Kalau ada camat bilang tidak sanggup, saya siap ganti dengan pejabat yang lebih siap,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Barra menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan (BK) Desa bersifat dinamis, menyesuaikan kekuatan fiskal dan kebutuhan strategis. Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap mengalami penyesuaian.
“BK Desa itu insidentil, bisa berubah tergantung kondisi fiskal. Pemerintah pusat saja bisa berubah, apalagi APBDes,” ujarnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa sejak menjabat, dirinya hampir setiap hari harus menandatangani laporan temuan kasus penyelewengan anggaran desa dengan nilai antara Rp30 juta hingga Rp500 juta.
“Begitu saya masuk kantor, hal pertama yang saya lakukan adalah menandatangani laporan temuan desa. Ini bentuk kepedulian saya agar masalah segera ditangani sebelum masuk ke aparat penegak hukum (APH),” imbuhnya.
Terkait evaluasi penyaluran BK Desa 2024, Gus Barra menilai masih ada ketimpangan antar desa. Ada desa yang mendapat pembangunan hingga lima titik bernilai miliaran rupiah, sementara desa lain tidak tersentuh sama sekali.
“Bayangkan, ada desa dapat banyak titik pembangunan bahkan tambahan dari pokir dewan, sedangkan desa lain kosong. Di mana letak keadilannya?” tanyanya.
Ia menegaskan, penyaluran program tidak boleh didasarkan pada afiliasi organisasi kepala desa maupun kepentingan politik.
Dalam paparannya, Gus Barra juga menegaskan fokus pembangunan tetap pada sektor prioritas, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Anggaran kesehatan tahun ini naik drastis dari Rp22 miliar menjadi Rp66 miliar demi mewujudkan layanan kesehatan gratis yang merata (UHC prioritas).
Pada sektor pendidikan, bupati mengaku prihatin dengan kondisi puluhan sekolah yang rusak berat. Karena itu, anggaran dialihkan untuk memperbaiki sarana pendidikan.
“Saya malu kalau sekolah-sekolah kita rusak parah dan tidak ada keberpihakan. Anggaran kita geser untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelasnya.
Untuk infrastruktur, Pemkab Mojokerto mengalokasikan ratusan miliar rupiah, termasuk pembangunan jembatan dan perbaikan jalan desa.
Gus Barra juga membantah tudingan bahwa kebijakan pembangunan yang ditempuh bermuatan kepentingan pribadi.
“Meski biaya politik pencalonan cukup besar, saya tidak pernah berpikir mengambil keuntungan dari jabatan ini. Tujuan saya adalah pembangunan yang adil dan maslahat untuk masyarakat,” pungkasnya. ( SriH)
