LAMONGAN,AnkasaPost.Id – Aliansi Lamongan Bersatu kembali menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Sugio, Lamongan, pada tanggal 24 September 2025. Aksi ini merupakan kelanjutan dari upaya mereka untuk mendesak pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan alokasi Dana Desa dan bantuan dana hibah dari anggota dewan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik.
Aksi damai ini diikuti oleh seluruh anggota Aliansi Lamongan Bersatu, yang berkumpul di depan Kantor Kecamatan Sugio untuk menyampaikan aspirasi mereka. Orasi dimulai oleh Sukadi, SH, yang kemudian diikuti oleh Sulikan, Suwito, Roy, dan Wakil Presiden Aliansi, Suliono, SH. Dalam orasi tersebut, mereka menyoroti peran Camat sebagai pembina Kepala Desa, yang diharapkan dapat memastikan bahwa semua proyek pembangunan di desa-desa se-Kecamatan Sugio dilaksanakan dengan mematuhi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan volume bangunan menjadi poin penting yang ditekankan oleh Aliansi. Mereka mendesak agar Dana Desa kedepannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) diprioritaskan untuk pembangunan jalan, sebagai bentuk dukungan terhadap program unggulan Bupati Lamongan, yaitu “Jamula” (Jalan Alus Mulus Lamongan). Tuntutan ini didasarkan pada kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya dengan DPRD Lamongan dalam aksi serupa di Kantor DPRD.
Perwakilan Aliansi Lamongan Bersatu diterima oleh Camat Sugio bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jubellor untuk melakukan audiensi yang juga dihadiri oleh seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Sugio. Dalam audiensi tersebut, Suliono menegaskan pentingnya menghindari praktik jual beli Pokok Pikiran (Pokir) dengan anggota dewan, yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadinya korupsi.
“Praktik jual beli Pokir inilah yang seringkali menjadi akar masalah korupsi,” tegas Suliono.
Suliono juga menyampaikan tekanan kepada Camat dan seluruh Kepala Desa untuk merespons keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ia meminta agar anggaran tahun 2026 dialokasikan secara signifikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan.
Selain masalah infrastruktur jalan, Aliansi juga menyoroti masalah kesejahteraan sopir mobil sehat yang belum menerima gaji. “Kami meminta agar gaji para sopir mobil sehat segera dibayarkan,” serunya.
Isu lain yang diangkat adalah peningkatan pelayanan administrasi kependudukan oleh Kepala Desa. Aliansi berharap agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat merasa lebih terbantu dan puas dengan kinerja pemerintah desa.
Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, serta perlunya respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Aliansi Lamongan Bersatu berharap agar tuntutan mereka dapat segera direalisasikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lamongan, khususnya di Kecamatan Sugio.(Red)
