Banyuwangi – Ankasapost.Id // Gejolak Puluhan Kepala Desa (Kades) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Banyuwangi mendatangi Kantor DPRD Banyuwangi untuk menyampaikan protes keras terkait tuduhan bahwa 80 persen Kades diduga melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos).
Kedatangan para Kades ini dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan penolakan atas isu yang dianggap merugikan nama baik pemerintah desa. Mereka menilai tuduhan tersebut tidak berdasar serta berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Beberapa Kades menyampaikan bahwa pengelolaan bansos telah dilakukan sesuai prosedur dan melalui mekanisme yang diawasi berbagai pihak, mulai dari pendamping desa hingga inspektorat daerah. Mereka meminta DPRD Banyuwangi turun tangan meluruskan informasi agar tidak terjadi fitnah yang semakin meluas.
Kedatangan para kades Se-Banyuwangi di temui langsung oleh Suwito Anggota DPRD Fraksi Gerindra. Dia dengan tegar dihadapan 189 menyampaikan permohonan maaf kepada Kepala Desa saat menggelar aksi di Kantor DPRD Banyuwangi, pada Senin 17 November 2025.
Suwito meminta maaf atas pernyataannya soal dugaan korupsi bansos yang dilakukan oleh 80 persen Kepala Desa.
Akibat pernyataan tersebut memantik reaksi Kepala Desa Banyuwangi untuk meminta pertanggung jawaban dan klarifikasi terbut.
Suwito juga meminta maaf kepada seluruh Kepala Desa Banyuwangi. “Saya sebagai manusia biasa memohon maaf. Tidak ada niatan apapun dalam diri saya,” ungkapnya.
Tidak lain, Suwito, anggota Dewan yang berdomisili di Kecamatan Singojuruh tersebut semata-mata hanya ingin Banyuwangi lebih baik.
“Saya ingin Banyuwangi baik kepala desa dan Anggota DPRD bisa melayani rakyat dengan baik. Sekali lagi, pernyataan saya yang 80 persen kepala desa Banyuwangi korupsi dana bansos itu salah,” tegasnya lagi.
“Dalam posisi itu, saya atasnama pribadi mohon maaf. Saya cabut kata-kata saya,” tambahnya.
Suwito pun berharap agar kepala desa dan Anggota Dewan DPRD Banyuwangi bisa bergandengan tangan untuk mengawal program pemerintah pusat agar sampai ke sasarannya.
“Mohon untuk yang di tiktok-tiktok atau medsos lainnya segera di tack down. Hal ini untuk menjaga banyuwangi kondusif, aman, sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Budiharto menjelaskan bahwa kedatangannya ke Kantor DPRD Banyuwangi ini hanyalah silaturahmi dan klarifikasi.
“Alhamdulillah semua apa yang disampaikan yang bersangkutan di medsos yang membuat heboh Banyuwangi persoalannya sudah jelas dan apa yang disampaikan itu tidak benar,” tegasnya.
Pernyataan Anggota DPRD tersebut, lanjut Budiharto, sempat menyinggung seluruh kepala desa.
Andai tahu saja, Banyuwangi adalah piloct project nasional yakni Digitalisasi Bansos dengan sistem digital.
“Jika ada penyaluran bansos. Jadi Bank itu datang ke kantor desa, semua para penerima dipanggil satu persatu dengan dokumen lengkap uang pun diserahkan dan di foto langsung oleh petugasnya,” pungkasnya.
Setelah di temui untuk klarifikasi secara damai.para kades membubarkan diri dan meninggalka tvn gedung DPRD dengan tertib.
( Ined )
