Lampung Tengah, Ankasa Post, Id.
Lantaran tak kunjung penantian Masyarakat Purworejo Kecamatan Padang Ratu, atas jawaban dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, terkait pengaduan terhadap Hartono yang sebelumnya telah di sampaikan ke Kantor Bupati, Rabu 12 Oktober 2022, Masyarakat setempat melakukan Aksi Demo lanjutan di depan Kantor Bupati. sebagai tindak lanjut dari Demo yang sebelumnya di Kantor PMK.
Dalam orasinya selain Masyarakat menuntut keberanian dan ketegasan orang nomor satu di Lampung Tengah H. Musa, dalam penegakan Supremasi Hukum sesuai Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku, Masyarakat juga menuntut adanya penghapusan Nipotisme yang ada di Kampung Purworejo, mengingat hal itu sangat nampak jelas dan bukan sesuatu rahasia lagi melainkan telah menjadi kosumsi dan perbincangan publik,namun semua itu justru terkesan di tutup tutupi oleh instansi terkait baik dari pihak Kecamatan maupun Dinas PMK, yang sehingga dengan adanya pembiaran dari Instansi setempat terkait Nipotisme, justru semua itu di jadikannya sebuah momen kesempatan oleh Hartono untuk menghalalkan segala cara dalam menjalankan Roda Pemerintahan Kampung dengan mendisposisikan kedua Anak Kandung beserta Keluarganya dengan jabatan yang strategis dalam jajaran perangkat Kampung.
Merasa rasa keadilan Masyarakat telah tercederai oleh Dinasti Hartono, Masyarakat Purworejo, tanpa tedeng aling aling dalam penyampaiannya lewat narasi yang di bacakan oleh icun selain Masyarakat mendesak Bupati di dalam penanganan terhadap Hartono cs. Masyarakat juga mengkritisi serta mengingatkan kepada Bupati Lampung Tengah, bahwasannya Jabatan Bupati tersebut dapat di dapat bukan dari tangan para Pejabat, melainkan semua itu dari tangan Rakyat. maka Pejabat wajib Hukumnya untuk melayani Rakyat bukan sebaliknya minta untuk di layani Rakyat. terlebih selain 6 tuntutan dari Masyarakat terhadap Pemerintah maupun sejawat Hukum di Kabupaten Lampung Tengah.terdapat 7 item kritik terhadap Bupati di antaranya(1. KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT. (2. PEJABAT WAJIB MELAYANI BUKAN UNTUK DI LAYANI. (3. RAKYAT TIDAK BUTUH JANJI TAPI BUTUH BUKTI. (4. INGAT KURSI PEJABAT ITU DI BELI DARI UANG RAKYAT.(5. PEJABAT HARUS SIAP DAN TANGGAP.(6. INGAT SUMPAH PEJABAT, JANGAN SALAHKAN RAKYAT DAN JANGAN PULA KHIANATI RAKYAT.(7. BILAMANA PEMERINTAH MAUPUN SEJAWAT HUKUM DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TIDAK SECEPATNYA MENINDAKLANJUTI PERSOALAN TERHADAP HARTONO, MASYARAKAT AKAN MEMBAIKOT PAJAK PBB. bahkan Masyarakat pun sudah siap konsekuensinya maupun Resiko yang bakal atau terjadi di kemudian Hari dalam bentuk apapun demi terciptanya sebuah Kampung yang beradap dan bermartabat serta berkeadilan, sehingga dapat terwujut sebuah keharmonisan antara Masyarakat dengan Pemerintah Kampung Purworejo.
Menurut Wagiman dan Mujito mereka bersama sama dengan Masyarakat tidak akan pernah berhenti hanya cukup berorasi di Kabupaten saja, bahkan bilamana Pemerintah tidak sesegera mungkin melakukan tindakan yang positif sebagai mana tuntutan kami maka hal ini akan kami bawa ketingkat Provinsi atau bahkan dan bila perlu hingga sampai kepusat bilamana Pemerintah masih berkelit atau berbagai macam alasan dan alibi dengan maksud tertentu guna melindungi Hartono dan yang lainnya ujar Wagiman dan Jito.
Selanjutnya merekapun menuding adanya manufer politik dari Kampung Purworejo. berdasarkan informasi atau nara sumber yang menyebutkan bahwasannya salah satu anak kandung Hartono telah mengundurkan diri dari Perangkat Kampung, namun hal itu pun belum dapat di pastikan keabsahannya, justru kami ciriga dengan ada kabar bahwa Adi telah mundur. jangan jangan kalaupun itu benar adanya, semua itu hanya sekedar trik untuk mereda ketidak percayaan Masyarakat terhadap Hartono, karena menurut kami justru biang keroknya itu Nanang bukan Adi. jadi kalau Adi yang mundur buat kami tidak ada gunanya. yang kami minta itu Nepotisme hilang dari Purworejo artinya dari ketiga Perangkat Kampung harus mundur atau di berhentikan oleh Pemerintah, karena kami pun tahu semenjak Masyarakat melakukan Demo yang pertama Hartono cs telah melakukan manuver dengan cara menyalurkan bantuan terhadap Masyarakat yang pada awalnya Masyarakat tersebut tidak pernah mendapatkan bantuan jenis apa pun. jadi kalau pun Hartono pada saat ini melakukan hal tersebut bukan semata mata karena layak atau tidak layak bagi penerima bantuan tersebut, karena dengan adanya semua itu tujuan Hartono cs supaya Masyarakat semakin lembek dan tidak ikut unjuk rasa tegasnya.
- Lain halnya yang di sampaikan oleh Tri Rahayu mantan Kaur Keuangan Kampung Purworejo, justru dirinya menyayangkan ketidak adanya Bupati di Kantor yang sehingga hanya dari beberapa perwakilan yang memberikan jawaban maupun penjelasan kepada kami. sebagaimana yang di sampaikan oleh Asisten 1 yang di dampingi langsung oleh beberapa instansi termasuk Inspektorat, PMK,dan Camat Padang Ratu, serta dari pihak Kepolisian Mapolres dan Kodim 0411. justru hal itu menuai pertanyaan Masyarakat jangan jangan dan ada apa di balik semua ini..? yang seolah olah ada hal hal yang terselubung pungkas Tri panggilan akrapnya( Bambang)
