Jombang,Ankasapost.Id-Komisi A DPRD Jombang melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Bantul untuk membahas pelaksanaan APBDes dan pemberdayaan masyarakat desa.
”Kami ingin APBDes diperuntukkan sebaik mungkin memberdayakan dan mensehjaterakan masyarakat,” ujar anggota Komisi A DPRD Jombang Kartiyono.
Dirinya menyebutkan, untuk pelaksanaan pembangunan itu harus fokus melibatkan masyarakat.
”Seperti di Kabupaten Bantul, keuangan dari APBDes mulai dari pelaksanaan hingga realisasi pembangunan yang melibatkan masyarakat,” bebernya.
Kartiyono berharap, untuk pembangunan di desa harus melibatkan masyarakat.
”Termasuk dalam menyerap tenaga kerja proyek harus melibatkan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisi B DPRD Jombang melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Gunungkidul.
Salah satu dibahas terkait dengan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok pascalebaran.
”Kami ingin mengetahui kondisi harga kebutuhan pangan,” kata Ketua Komisi B DPRD Jombang Anas Burhani.
Komisi D DPRD Jombang melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Sleman.
Dirinya mengungkapkan, dikhawatirkan ketersediaan bahan pokok setelah Lebaran kondisinya berkurang sehingga berdampak pada kenaikan harga sembako.
”Untuk kondisinya saat ini masih aman,” terangnya.
Komisi C DPRD melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Sleman membahas terkait dengan efisiensi anggaran.
”Di Jombang sendiri efisiensi anggaran mencapai sebesar Rp 54 miliar, itu nantinya akan digunakan untuk infrastruktur, pendidikan juga kesehatan” kata anggota Komisi C DPRD Jombang Dian Ayunita Prastumi saat dikonfirmasi.
Sehingga, lanjut Ayun, pembangunan di Jombang harus lebih baik lagi.
”Terutama untuk perbaikan jalan rusak, harus segera dilakukan pendataan mana yang rusak berat, rusak sedang, dan ringan,” katanya.
Menurutnya, perbaikan yang menjadi prioritas harus segera ditentukan. ”Kami ingin anggaran dari efisiensi ini bisa dimaksimalkan,” tegasnya.
Sementara itu, Komisi D DPRD Jombang melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Sleman. Hal yang dibahas terkait mekanisme pemerintah dalam menangani perlindungan hak pekerja serta penegakan regulasi ketenagakerjaan.
”Kami ingin melindungi hak pekerja yang ada di Jombang,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati.
Dirinya menambahkan, penegakan regulasi ketenagakerjaan di Jombang harus tetap dilakukan
”Apabila ada perselisihan perusahaan dan pekerja, pemerintah harus bisa menjadi jembatan dan menyelesaikan permasalahannya,” pungkasnya. (samsul)
