Pasuruan, Ankasapost.Id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah di Jawa Timur kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Sejumlah orang tua murid mengeluhkan pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh pihak sekolah, mulai dari uang pembangunan hingga biaya tambahan yang tidak jelas peruntukannya.
Beberapa laporan datang dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan Malang, di mana wali murid mengaku dimintai dana dengan dalih “sumbangan sukarela” yang ternyata bersifat wajib. Tidak sedikit yang merasa tertekan dan takut anaknya akan diperlakukan berbeda jika menolak membayar.
“Katanya sukarela, tapi dikasih batas waktu dan jumlahnya sudah ditentukan. Kalau nggak bayar, kami khawatir anak kami diperlakukan beda,” ujar seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Contoh salah satu SMA Negeri Favorit di wilayah Kabupaten Pasuruan, beberapa walimurid mengeluhkan adanya tarikan sumbangan oleh Komite untuk peningkatan mutu dan dirasakan sangat memberatkan orang tua murid, belum lagi uang seragam, atribut dll.
Merebaknya kembali praktik pungli ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis pendidikan dan LSM yang menilai lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah menjadi salah satu penyebab utama.
Namun, di tengah kegelisahan masyarakat, sikap Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dinilai kurang sigap. Sejauh ini, belum ada langkah konkret atau pernyataan tegas dari Khofifah terkait maraknya pungli di institusi pendidikan.
“Gubernur Khofifah seharusnya bisa lebih cepat merespons. Pendidikan itu urusan vital. Kalau pungli dibiarkan, yang rugi masa depan anak-anak kita,” kritik Ahmad Ridwan, pengamat kebijakan publik dari Universitas Airlangga.
Pakar pendidikan menekankan pentingnya tindakan nyata, seperti membentuk satgas pengawasan pendidikan di tiap daerah dan membuka saluran pengaduan publik yang efektif. Masyarakat berharap gubernur tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif turun tangan menindak tegas pelaku pungli, baik oknum guru maupun pihak sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Jatim belum memberikan tanggapan resmi meski tekanan dari masyarakat terus meningkat.
(Rief)
