Pasuruan//Ankasapost.Id – Lagi lagi dunia pendidikan semakin tercoreng dengan adanya dugaan pungli di Lembaga SMPN 01 Gondang Wetan kecamatan Gondang Wetan dengan adanya jual beli baju seragam.
sangat fantastis dan tidak masuk akal serta adanya kaleng amal disaat pengambilan raport siswa sangat gawat betul di SMPN 01 Gondang Wetan.
Saat dikonfirmasi awak media secara langsung pada Kepala Sekolah SMPN 01 Gondang Wetan Sugeng Prayoga dengan wajah terkejut sambil mengatakan ,”kalau untuk harga baju seragam pada siswa itu adalah Rp. 234.000, mungkin itu salah informasi dari siswanya”,
Dilanjutkan dengan wajah bingung Kepsek sampaikan pada awak media ,”Dan tolong ini jangan di buat ramai mas, kalau bisa untuk masalah baju seragam ini dianggap selesai saja mas”, ujar Kepsek Sugeng Prayoga.
Dengan tegas langsung dibantah oleh teman media panggilannya Mas Bejo juga wali murid di SMPN 01 Gondang Wetan dimana anaknya juga sekolah SMPN 01 Gondang Wetan mengatakan ,” Mohon maaf hape tidak boleh dibawah masuk ruang rapat saya yang selalu hadir dan disaat itu juga harga baju seragam yang sudah disampaikan dengan nominal Rp. 430.000/stell”
,”Terus terang saya kaget, kok masih ada jual beli baju seragam di sekolah dengan harga yang begitu fantastis, selain saya juga ada 7 orang wali murid yang menyampaikan merasa keberatan kepada saya mas”, Tegas Mas Bejo.
Dilanjutkan oleh Mas Bejo ,”Satu lagi mas disaat pembagian raport siswa, dimeja guru ada kaleng besar yang disarankan agar kaleng tersebut untuk bisa diisi, timbul pertanyaan lagi untuk apa kaleng itu?, dan jelas ini adalah bentuk pungutan wajib bagi siswa dugaan pungli sangat kuat sekali mas”, Pungkasnya.
Undang-undang yang mengatur pungutan liar (pungli) di sekolah adalah Permendikbud No. 75 Tahun 2016 (terutama Pasal 12 huruf b), Permendikbud No. 44 Tahun 2012, dan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Selain itu, pelaku pungli dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP atau Pasal 423 KUHP (jika pelaku adalah PNS).
Peraturan terkait pungutan di sekolah
Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah:
Pasal 12 huruf b secara jelas melarang komite sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali. Komite hanya dapat menggalang dana dalam bentuk sumbangan atau bantuan, bukan pungutan yang bersifat wajib.
Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan:
Peraturan ini melarang pungutan di sekolah negeri karena sudah menerima dana BOS.
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli:
Menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas pungli di semua lini pelayanan publik, termasuk sekolah.
Sanksi bagi pelaku pungli
Sanksi pidana:
Pasal 368 KUHP: Pelaku pungli (selain PNS) dapat dikenai sanksi pidana maksimal 9 tahun penjara atas tuduhan pemerasan, jika pelaksanaannya dilakukan secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan.
Pasal 423 KUHP: Jika pelaku adalah PNS, maka dapat dikenai sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara karena menyalahgunakan kekuasaan.
Sanksi administratif:
Pelaku pungli yang berstatus PNS juga dapat dikenai sanksi administratif seperti teguran, penurunan gaji, atau pembebasan dari jabatan sesuai Pasal 54 hingga Pasal 58 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Rief)
