Jakarta,AnkasaPost.Id-Ini sebuah apresiasi bagi Kang Itong sapaan akrab Riyanto Agung Subekti Ketum DPP FHTTA-K2 Indonesia yang asli dari Banyuwangi ini.
Begitu masuk di area Aksi di seputar Monas dan Patung Kuda langsung dipanggil oleh Presiden KSPI Bung Said Iqbal untuk masuk di Tim Aksi hari ini Rabu, 26 Juli 2023
Kang Itong langsung bergabung di Tim Aksi mewakili Para Demonstras untuk mengikuti dan mendampingi 4 orang Kuasa Hukum KSPI masuk ke gedung MK RI, 8 orang Perwakilan AKSI yang mendampingi Kuasa Hukum KSPI salah satunya Kang Itong dari Exco Partai Buruh Kabupaten Banyuwang Jawa Timur yang juga mewakili Dewan Pengurus Pusat Perjuangan Honorer Tenaga Teknis dan Administrasi K2 Indonesia.
Dalam AKSI bersama KSPI dan Partai Buruh hari ini Rabu/26/7/23
DPP FHTTA-K2 Indonesia menyampaikan beberapa hal diantaranya ; Menolak Rekrutmen PPPK Paruh Waktu dan Mengawal RUU ASN yang sebentar lagi oleh Komisi II DPR RI segera di Syahkan.
Permasalahan ini harus tetap dikawal, dari beberapa kali pengalaman Rapat Dengar Pendapat Uumu (RDPU) DPR RI dengan Pemerintah Endingnya Tenaga Honorer Tetap Jadi Obyek Penderita di Bodohi dan di Bohongi.
Ingat, RDPU DPR RI dengan Pemerintah pada hari Selasa, 15 September 2015, 8 tahun yang lalu telah menghancurkan masa depan THK2 yang seharusnya di PNS kan tapi nyatanya hanya dijadikan kotak obat atau P3K bahkan THK2 tersisa khususnya Honorer TTA-K2 akan dijadikan PPPK Paruh Waktu.
Kalau masalah ini tetap diberlakukan, dimana pengetrapan Sila Ke 5 (Lima) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia.
Kami para Honorer TTA-K2 hidup di negeri sendiri di jajah oleh bangsa sendiri.
Fakta dilapangan saat kami bertandang ke KemenPAN-RB pada hari Senin, 24 Juli 2023 bebarengan dengan pejabat dari Provinsi Kalimantan Tengah, dimana beliau sangat peduli dengan nasib para Tenaga Honorer yang ada di provinsi Kalteng.
Beliau adalah Kabid Pengembangan BKSDM dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng datang ke kantor MenPAN-RB guna menanyakan tentang usulan Tenaga Non ASN atau Data Tenaga Honorer yang anggarannya sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalteng Kapan pelaksanaan rekrutmen PPPK bagi mereka.
Pastinya hal semacam ini tiap-tiap daerah juga sudah menunggu kapan rekrutmen PPPK untuk Tenaga Honorer atau Non ASN digelar.
Sayang Bapak Abdullah Azwar saat itu tidak ada ditempat.
Sedangkan dari elemen buruh yang berasal dari Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Depok, menentang Perppu Cipta Kerja di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK RI) Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengklaim massa yang terlibat demonstrasi diperkirakan mencapai 2.000 orang.
“Massa aksi berasal dari 4 konfederasi besar di Indonesia dan Forum Tenaga Honorer yaitu KSPI, ORI KSPSI, KPBI, dan KSBSI yang dipimpin Dharta Pakpahan serta FHTTA-K2 yang dipimpin Kang Itong Putra Daerah Banyuwangi Jawa Timur.
Dalam Aksi ini, para buruh membawa tiga tuntutan. Yakni, mencabut Undang-Undang Cipta Kerja; revisi parliamentary threshold empat persen dari suara sah nasional harus juga dimaknai empat persen dari jumlah kursi DPR RI; dan menghapus presidential threshold 20 Persen.
Said Iqbal menilai ketiga hal itu adalah tiga paket Undang-Undang yang menyebabkan demokrasi terpimpin dan merugikan masa depan kaum buruh.
“Tiga paket undang-undang menyebabkan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berpihak pada rakyat. Demokrasi yang hanya berpihak pada kepentingan pada elite politik dan oligarki.(Red)
