Pembuatan Surat Keterangan Untuk Nikah Di Desa Muara Siban, Diduga Sarat Pungli

  • Whatsapp

LAHAT | MMCNEWS – Surat keterangan untuk nikah (model N1), surat keterangan asal-usul (model N2), surat persetujuan mempelai (model N3), surat keterangan tentang orang tua (model N4) dan surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7). Pengurusan berkas syarat-syarat pernikahan di desa sebenarnya tidak dipungut biaya.

Kendati demikian masih saja ditemukan sejumlah dugaan pungutan pengurusan surat tersebut, yang selama ini membebani hingga meresahkan warga.

Bacaan Lainnya

Peristiwa itu dialami warga desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan

Dugaan tersebut terungkap setelah salah satu warga AG, (60 Th) kepada Media ini mengutarakan, pada (29/3) sekira pukul 11.30 ia mengutus saudaranya (Nop) 38 tahun, untuk menanyakan berkas Syarat Nikah di Kantor Desa Muara Siban.

Oleh salah satu perangkat desa di Kantor Desa tersebut, Ia dikenakan biaya membayar uang sebesar Rp 150 ribu.

Selanjutnya (Ag) kembali bersama saudara nya mendatangi Kantor Desa Muara Siban guna mempertanyakan apakah biaya sebesar Rp.150 ribu harus dibayar dan wajib bagi setiap warga sebagai Syarat  untuk Mengurus N1 s/d N4  di Kantor Desa Muara Siban , namun anehnya uang yang dipungut dari warga agar disetor  kepada Istri Kades Muara Siban.

“Sementara secara Administrasi Pemerintahan seharusnya urusan di Kantor Balai Desa, namun kenapa Istri kades turut ambil bagian dalam biaya perkantoran sementara diketahui Istri kades sama sekali tidak ada kapasitas dalam urusan pemerintahan di Desa Muara Siban tersebut, sehingga menjadi pertanyaan bagi warga, Apakah yang mengatur biaya kantor desa tersebut ada melibatkan Istri kades ?.”Ungkap Ag dengan penuh tanya 1/4/22.

Lanjut Ag, terkait biaya tersebut  apakah dapat dipertanggung jawabkan, dalam laporan keuangan pemerintahan desa setempat, hal ini tidak boleh di biarkan dan pihak yang berwenang harus bertindak untuk melakukan penyelidikan dugaan pungli yang terjadi di kantor desa Muara Siban,

“Adanya Oknum yang diduga melakukan Pungli pengurusan N1 s/d N4 harus di tindak tegas sebagai efek jera agar warga masyarakat lain nya tidak menjadi Korban, “ujar Ag.

Perlu diketahui Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47  Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Depag) menikah di KUA tidak ada pungutan biaya, Kecuali di di Luar KUA  membayar  biaya Akad Nikah.

Terpisah Kepala desa Muara Siban, belum bisa dikonfirmasi lantaran Saat akan dikonfirmasi ke Kantor Desa Muara Siban  Kantor tersebut sudah tutup, karena habis jam kerja . (Mar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *