Padangsidimpuan,AnkasaPost.Id 13 April 2026Jeritan puluhan keluarga di Kota Padangsidimpuan akhirnya pecah ke ruang publik. Dalam kondisi terpuruk, terlilit hutang, dan kehilangan harapan hidup, para korban dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga melibatkan Saripah Hanum Lubis, kader PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Kota Padangsidimpuan, bersama suaminya, kini resmi mengadu ke Komisi III DPR RI.
Ini bukan sekadar perkara hukum. Ini adalah kisah tentang kehidupan yang runtuh, keluarga yang hancur, dan masa depan anak-anak yang perlahan padam.
Para korban, yang sebagian besar berasal dari keluarga anggota Polri, mengaku terjerat dalam skema pinjaman yang awalnya dijanjikan akan memberikan keuntungan serta pelunasan dalam waktu singkat. Mereka didekati secara personal, dibangun kepercayaannya, lalu diyakinkan dengan janji-janji yang terdengar meyakinkan.
Namun kenyataan yang mereka hadapi hari ini jauh dari apa yang dijanjikan.
Dana yang mereka ajukan melalui pinjaman bank tidak pernah mereka nikmati sepenuhnya. Sebaliknya, hutang tetap berjalan, cicilan terus menekan, dan kehidupan mereka perlahan runtuh tanpa kepastian.
“Kami sekarang bukan lagi bicara soal untung atau rugi. Kami bicara soal bagaimana kami bisa makan hari ini,” ungkap salah satu korban dengan suara bergetar.
Bagi para korban, dampak dari peristiwa ini tidak hanya berhenti pada kerugian finansial. Mereka menggambarkan kondisi yang jauh lebih dalam—krisis kehidupan yang menyentuh seluruh aspek keluarga.
Banyak di antara mereka kini hidup dalam tekanan ekonomi yang berat. Gaji suami yang sebelumnya menjadi tumpuan keluarga kini habis terpotong untuk membayar hutang. Kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga menjadi beban yang sulit dipenuhi.
“Kami harus memilih, bayar hutang atau makan. Dan sering kali, kami tidak punya pilihan,” ujar korban lainnya.
Yang paling menyayat hati adalah nasib anak-anak mereka.
Anak-anak yang dulu memiliki mimpi besar, yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Banyak dari mereka terancam putus sekolah karena orang tua tidak lagi mampu membiayai pendidikan.
“Anak kami pernah bilang ingin jadi dokter. Sekarang untuk beli buku saja kami tidak mampu. Kami hanya bisa diam… karena hati kami hancur,” kata seorang ibu dengan mata berkaca-kaca.
Para korban menyebut bahwa ini bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi kehancuran masa depan satu generasi.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar di berbagai media, diketahui bahwa kasus ini sebelumnya sempat diproses secara hukum dan yang bersangkutan pernah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, status tersebut kemudian dibatalkan melalui putusan praperadilan dengan alasan prosedural.
Bagi para korban, hal tersebut justru menambah luka.
Mereka menegaskan bahwa pembatalan tersebut tidak berarti peristiwa yang mereka alami tidak pernah terjadi.
“Kami ini bukan membaca berkas hukum. Kami menjalani kenyataan setiap hari. Hutang kami nyata. Penderitaan kami nyata,” tegas salah satu korban.
Di tengah penderitaan tersebut, para korban juga mengaku kecewa terhadap narasi yang berkembang di ruang publik. Dalam sejumlah pemberitaan, muncul kesan bahwa pihak yang dilaporkan merupakan korban kriminalisasi.
Bagi para korban, hal ini terasa sangat menyakitkan.
“Kami yang kehilangan segalanya, tapi kami yang tidak terlihat. Seolah-olah kami tidak ada,” ujar korban lainnya.
Mereka merasa menjadi korban dua kali—pertama oleh peristiwa yang mereka alami, dan kedua oleh narasi publik yang tidak mencerminkan kenyataan.
Dalam kondisi terdesak, para korban akhirnya memutuskan untuk mengadu ke Komisi III DPR RI, berharap ada perhatian serius dari negara terhadap kasus yang mereka alami.
Mereka meminta agar dilakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum, pemanggilan pihak-pihak terkait, serta jaminan perlindungan bagi para korban.
“Kami tidak punya kekuasaan. Kami tidak punya siapa-siapa. Kami hanya punya harapan agar negara hadir untuk kami,” ujar mereka.
Hari ini, para korban tidak lagi berbicara tentang uang.
Mereka berbicara tentang:
kehidupan yang hancur,
keluarga yang runtuh,
anak-anak yang kehilangan masa depan,
dan harapan yang hampir padam.
“Tolong dengarkan kami. Tolong selamatkan kami. Jika negara tidak hadir untuk kami, lalu kepada siapa lagi kami harus berharap?”
Jeritan ini kini telah sampai ke pusat kekuasaan.
Pertanyaannya tinggal satu:
Apakah negara akan hadir, atau membiarkan rakyat kecil terus tenggelam dalam penderitaan?
