Pasuruan//Ankasapost.Id – Program yang digalakkan oleh Presiden Prabowo malah dirusak oleh para oknum pemilik Dapur MBG khususnya di Wilayah Pasuruan Raya yang menyajikan menu yang memprihatinkan dan sudah sangat viral di media sosial dalam beberapa hari dibulan suci ramadhan sajian menu Dapur MBG dibawah bugjet semakin marak.
Hal ini langsung disikapi dengan keras oleh Ketua Umum LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) Pasopati Pasuruan Kang Kusuma lebih akrab dipanggil Encus pada awak media menyatakan “kalau Dapur MBG seperti ini terus maka kami dari LPK Pasopati akan melakukan audit secara intens, dimana mereka para memilik Dapur MBG juga sudah menerima anggaran begitu besar sajian menu pun kami lihat sangat tidak layak untuk disajikan pada penerima manfaat” tegas Kusuma.
Ditambahkan oleh Kusuma pada Media Ankasapost.id “Kami dalam waktu dekat ini akan bergerak dan akan melakukan audit dengan dinas terkait dengan maraknya berita miring di Media sosial, jangan salahkan kami bila akan mendapatkan pinalty dari BGN pusat, dan kami pun akan melayangkan surat ke pusat” pungkasnya.
Sesuai aturan yang ada yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Regulasi ini menjadi tonggak penting penguatan peran negara dalam intervensi gizi terstruktur dan berskala nasional.
Program MBG yang dijalankan berdasarkan regulasi ini ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi kelompok sasaran strategis, khususnya anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam konteks percepatan penurunan stunting, MBG diposisikan sebagai intervensi gizi sensitif dan spesifik yang mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini dan sepanjang siklus kehidupan.
Bagi pemerintah daerah, regulasi ini menandai dimulainya fase baru kebijakan gizi nasional yang menuntut kesiapan ekosistem daerah—mulai dari dukungan data sasaran, kesiapan layanan pendukung, hingga kolaborasi lintas sektor—agar pelaksanaan MBG selaras dengan agenda penurunan stunting. (Rief)
